Search Contents Of This Blog

Loading...

Saturday, 31 December 2011

Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (studi kasus putusan mahkamah agung RI nomor 303 K/Pid/2004)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 3.62 MB (3,806,208 bytes);
Contains         : 200 Pages.




Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Premium Sebagai Suatu Produk Dari PT. Pertamina (Persero)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.52 MB (1,594,368 bytes);
Contains         : 140 Pages.




Aspek Yuridis Keterangan Pemerintah Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.92 MB (2,017,280 bytes);
Contains         : 130 Pages.





Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Kreditur dari Anak Perusahaan

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 4.86 MB (5,104,640 bytes);
Contains         : 252 Pages.




Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bank Pelita dan PT. Bank Pesona Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dalam Proses Pelunasan Utang dari PT. Jestrido Surya Cemerlang Selaku Pemberi Hak Tanggungan

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.38 MB (2,500,608 bytes);
Contains         : 120 Pages.





Status Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Perbandingan Hukum)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.76 MB (1,849,344 bytes);
Contains         : 105 Pages.




Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Proses Kepailitan di Indonesia

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.32 MB (2,436,096 bytes);
Contains         : 123 Pages.





Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Kaum di Kota Padang

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 3.50 MB (3,677,184 bytes);
Contains         : 210 Pages.


Pelaksanaan Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (analisis di wilayah Jakarta)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 3.45 MB (3,619,840 bytes);
Contains         : 218 Pages.







Free File Hosting (2 GB and UP)

Announcement-news : Kebutuhan akan Media penyimpanan secara online makin marak dan maju pesat, hal tersebut akan lebih mudah untuk kita dalam menyimpan, membagi ataupun mem-back up file dengan munculnya suatu free file hosting, yang kinerjanya sangat mumpuni untuk saat ini dibanding file hosting sejenisnya, file hosting Dropbox sejak saat ini menjadi media penyimpanan file tesis skripsi bahan kuliah dan tugas akhir dari Catatan Kaki Si WakWakGung. Kelebihan file hosting ini adalah : 
  • Bisa menyediakan media penyimpanan 2 GB (bisa bertambah terus);
  • Memudahkan cara men-DownLoad file yang kita inginkan tanpa ada protokol2 yang rumit;
  • Dedicated server, langsung download file ketika kita klik link downloadnya;
  • Teknik Singkronisasi PC/Laptop kita yang revolusioner;
  • Cara Upload file yang benar2 baru, tinggal masukkan file yang kita ingin upload ke dalam folder "dropbox" langsung tersingkronisasi (ter-upload otomatis).



Friday, 30 December 2011

Merger BTO Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Krisis Perbankan Nasional Serta Kaitannya Dengan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi terhadap merger Bank Danamon dengan delapan Bank Take Over, Bank Tiara, Bank duta, Tamara Bank, Bank Jaya, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Nusa Nasional, dan Bank Risyad Salim Internasional)

Skripsi Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.42 MB (2,543,616 bytes);
Contains         : 152 Pages.




Kewenangan Pengadilan Niaga Mengesampingkan Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian (PT. Enindo dan PT. Putra Fortuna Windu)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.43 MB (1,503,232 bytes);
Contains         : 85 Pages.




Putusnya Perkawinan Karena Cerai Gugat (Analisa Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1091/Pdt.G/2004/PAJS)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.75 MB (1,836,032 bytes);
Contains         : 102 Pages.




Status Kewarganegaraan Anak hasil Perkawinan Campuran Tinjauan Terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 5.63 MB (5,911,552 bytes);
Contains         : 283 Pages.





Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan Suatu Merek Dengan Merek Milik Pihak Lain Sebagai Alasan Pembatalan Merek dalam Praktek Peradilan Di Indonesia

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 3.91 MB (4,101,120 bytes);
Contains         : 196 Pages.




Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.32 MB (2,433,024 bytes);
Contains         : 121 Pages.




Perjanjian Distributor Dalam Sistem Penjualan Langsung Di PT Citra Nusa InsanCemerlang

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.05 MB (2,151,424 bytes);
Contains         : 110 Pages.




Peranan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Perjanjian Sewa Menyewa Yang Obyek Sewa Menyewanya Dijadikan Jaminan Di Bank

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.04 MB (2,140,160 bytes);
Contains         : 124 Pages.




Implikasi Putusnya Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Terhadap Pemeliharaan Anak Di Bawah Umur

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.34 MB (2,462,720 bytes);
Contains         : 155 Pages.


implikasi putusnya perkawinan campur



Tuesday, 27 December 2011

Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 1.69 MB (1,779,712 bytes);
Contains         : 99 Pages.



>>> View <<<



Catatan Kaki Si WakWakGung Bahan Kuliah dan Tugas Akhir : Skripsi Tesis Merupakan Bahan Referensi Bukan Metode Plagiat Gaya Baru

skripsi,tesis, catatan kaki, si wakwakgung
Blog ini awalnya dibuat untuk Kepentingan Pribadi, Berisi seluruh data-data Bahan Kuliah dan Tugas Akhir yang dianggap penting, dalam perkembangannya, untuk sekedar mengurangi beban dan berbagi dengan kawan-kawan (terutama di saat ujian dulu :) maka semua data-data yang ada diposting dalam Blog ini, Seluruhnya tidak dimaksudkan untuk melanggar Hak Cipta orang juga tidak ditujukan untuk kepentingan Plagiat Karya Ilmiah (Mengcopy karya orang tanpa menyebutkan sumbernya, sumber referensi biasanya dalam bentuk "Footnote"), Hanya Sekedar Bahan Referensi Karya Ilmiah. Seluruh bahan-bahan skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya, bagaikan pedang bermata dua, bisa merugikan atau menguntungkan dunia pendidikan, tergantung dari kesadaran nurani kita (nurani kan yang membuat kita manusiawi), dengan catatan bahwa selama cara-cara yang kita gunakan dalam menyusun karya ilmiah tetap mempergunakan etika penulisan, hal tersebut akan menghindarkan kita dari sebutan 'seorang Plagiator'. Akhirnya Seluruh Bahan Kuliah dan Tugas Akhir yang ada di Blog ini seluruhnya adalah hasil DownLoad dari situs2 yang menyediakannya secara gratis dan dari pihak2 yang memberikannya secara sukarela, tanpa ada paksaan apalagi intimidasi (hehehehehe), seiring waktu ditambahkan juga tips2 dan trik2 yang pernah dicoba, karena keseluruhan bahan-bahan yang ada didapat secara gratis maka Semua orang bisa dan berhak untuk mengakses dan mendownloadnya di Blog ini secara gratis. Silahkan dilihat lebih lengkaaapppp di Label Postingan : Tesis atau di Skripsi

>>> Catatan Kaki Si WakWakGung<<


BlackBerry Utilities Tools

Alat-alat yang sangat penting apabila kita ingin mengganti, memodifikasi OS BB kita tanpa harus ke tukang servis, lumayan bisa menghemat puluhan ribu rupiah.. :)

Alat-alat yang dibutuhkan, selain Desktop Manager (bawaan dalam paket pembelian BB kita), bisa menggunakan BBSAK ini untuk memodifikasi atau menghapus OS BB apabila terjadi Hang atau error !!!

File telah dikompres dalam bentuk zip. didalamnya terdapat instaler BBSAK, petunjuk penggunaan, tips bila OS BB kita Nuke atau mati total, download dan baca serta pelajari sendiri trik2nya, pasti bisa... :)


Yang ingin men-download serta mempelajarinya bisa gunakan link di bawah ini : Gud Luck and Enjoy !!!

 file : BBSAK Instaler, Plugins English, Tips bila Nuke BB, Tips Instal OS BB.




Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Yang Perkawinannya Dicatatkan Di Kantor Urusan Agama Dan Kantor Catatan Sipil (Analisis Kasus : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1397/PDT.G/2000/PAJS Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142K/AG/2002)

Dalam perkembangannya perkawinan beda agama banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada diatur secara lengkap dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Hanya tersirat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang merupakan pengaturan mengenai larangan perkawinan beda agama.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk sahnya suatu perkawinan maka harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan perkataan lain jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan, untuk keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dua kali dengan dua kali pencatatan pada dua lembaga perkawinan maka yang sah adalah perkawinan yang terakhir, bila terjadi perceraian maka yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai adalah akta perkawinan terakhir sebagai bukti perkawinan yang sah menurut hukum dan agama.

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 2.58 MB (2,709,504 bytes);
Contains         : 140 Pages.



Hak Waris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Adat Bali Berdasarkan Tinjauan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem kekerabatan yang umum berlaku dalam masyarakat adat di bali adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mengharuskan seseorang mengambil garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki). sistem kekerabatan ini menentukan bahwa yang menjadi ahli waris sekaligus penerus keturunan dalam sebuah keluarga adalah anak atau keturunan laki-laki.
Dalam beberapa kasus kewarisan adat bali yang diselesaikan melalui pengadilan, Mahkamah Agung RI memutuskan seorang anak perempuan bisa memperoleh hak hak untuk mewaris sebagaimana seorang anak laki-laki. Hak mewaris yang dimiliki seorang anak perempuan di Bali biasanya diperoleh ketika seorang anak perempuan diangkat sebagai ahli waris oleh seseorang atau oleh keluarganya sendiri dengan status adat sentana rajeg

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 3.78 MB (3,965,952 bytes);
Contains         : 154 Pages.



Monday, 26 December 2011

Analisis Penyebab Perilaku Hubungan Seksual Pra Nikah Pada Remaja di Kota Pontianak (Studi Kualitatif)

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 21.6 MB (22,702,080 bytes);
Contains         : 113 Pages.





Sunday, 25 December 2011

Keabsahan Tindakan Hukum Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 12.1 MB (12,759,040 bytes);
Contains         :  68 Pages.
 
 
 
 

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek "So Klin", "Wings", dan "Mustika Ratu" Dalam Penerapan Sistem Pendaftaran Merek Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Tesis Universitas Indonesia;
Type of File   : PDF (.pdf);
Size                   : 4.65 MB (4,882,432 bytes);
Contains         :  261 Pages.
 

Reasuransi Sebagai Jaminan Atas Risiko Perusahaan Asuransi

Tesis Notariat, Universitas Indonesia,
Type of File   : PDF (.pdf),
Size                   : 600 KB (614,400 bytes),
Contains         :  88 Pages.
 
 
 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Terhadap Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Tesis Notariat, Universitas Indonesia,
Type of File   : PDF (.pdf),
Size                   : 16.5 MB (17,304,576 bytes),
Contains         :  690 Pages.
 
 
 

Bahan Tesis Universitas Indonesia

Setelah sekian lama tidak posting bahan-bahan tesis, karena kesibukan menyusun tesis untuk diri sendiri yang telah lama terbengkalai, secepatnya Catatan Kaki Si WakWakGung akan memposting bahan-bahan tesis dari Universitas Indonesia yang sedang dikumpulkan..... Postingan berikutnya tersebut, seperti juga postingan2 sebelumnya, bukan dimaksudkan untuk mendukung gerakan plagiat karya ilmiah... hanya sekedar bahan referensi.... tetap taati etika penulisan thesis di almamater masing2 kampusnya ya...
Catatan Kaki Si WakWakGung sendiri kesulitan untuk mencetak sebagian file2 hasil download dari UI tersebut, bukan karena tidak bisa diprints, hanya saja keseluruhan  file2 tersebut merupakan  hasil scanning... sehingga ketika dicetak hasilnya kurang memuaskan, apabila ada kawan2 yang punya trik untuk mencetak lebih jelas hasilnya, silahkan di-share dengan kawan2 yang lain... :)

Lihat selengkapnya di Home atau di Tesis


Saturday, 24 December 2011

Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Kota Medan (Studi Di Perusahaan Pengangkutan Barang CV. Asi Murni)

> Perjanjian pengangkutan melibatkan pengirim atau pemilik barang dan pengangkut. Perjanjian pengangkutan yang dibuat akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang berbeda dari masing-masing pihak. Hak, kewajiban dan tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Manakala terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi yang mengakibatkan suatu kerugian maka pihak yang dirugikan berhak menunutut ganti rugi. Jika timbul suatu masalah dimana masalah tersebut tidak bisa terselesaikan sendiri oleh masing-masing pihak maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.
> Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan di perusahaan CV. Asi Murni tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena kedudukan pihak pengirim tidak seimbang, sehingga tidak ada kebebasan pengirim untuk menentukan isi perjanjian. Dalam perjanjian baku yang dibuat, pihak perusahaan CV. Asi Murni telah menentukan secara sepihak tanggung jawabnya mengenai ganti rugi. Pembatasan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengirim berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya akibat kesalahan pengangkut. Selain itu, dalam perjanjian baku pengiriman barang tidak memberi perlindungan hukum kepada pihak pengirim (konsumen), sehingga dalam hal ini pihak pengirim (konsumen) merasa dirugikan.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File   : ZIP Archive (.zip),
Size                   : 1.77 MB (1,856,621 bytes),
Contains         :  Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.
 
 
 

Status Kepemilikan Harta Benda Pemberian Orang Tua Semasa Hidupnya Kepada Anak Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

* Masyarakat Batak Karo pada umumnya melakukan proses pewarisan dengan cara memberikan harta warisan kepada ahli waris setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, namun ada dijumpai pula pemberian harta waris itu dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Proses pemberian barang-barang harta benda oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat adat batak karo, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pemberian yang dilakukan secara kerukunan itu terjadi di depan Anak Beru, Senina, dan Kalimbubu.
* Harta pemberian dalam masyarakat adat Batak Karo merupakan suatu bentuk kasih sayang dan pemupukan tali silaturahmi antara orang tua kepada anaknya. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya terhadap harta pemberian semasa hidup tersebut. Pemberian harta yang dilakukan semasa hidup oleh orang tua terkadang pada saat orang tua meninggal dunia menjadi masalah diantara para ahliwarisnya khususnya bagi para ahliwaris yang tidak mendapatkan harta pemberian dari orang tuanya. Keadaan demikian itu tentunya tidak selaras dengan maksud dari harta pemberian yang sesungguhnya dan juga mengakibatkan kesan kurang baik. Tidak jarang masalah harta pemberian tersebut ditemukan setelah orang tua meninggal dunia yang pada akhirnya menjadi sumber sengketa diantara para ahli warisnya.
* Lokasi penelitian adalah pada lima desa (desa Tambaklau Mulgap I, desa Sempa Jaya, desa Rumah Berastagi, desa Gundaling I dan desa Lau Gumba) di Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi (empiris) dilakukan dengan cara kualitatif. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif.
* Hasil penelitian menunjukan bahwa Status kepemilikan harta pemberian semasa hidup yang berupa benda bergerak baik kepada anak laki maupun anak perempuan adalah hak milik pribadi yang tidak perlu dikembalikan ke dalam boedel warisan. Demikian juga terhadap pemberian benda yang tidak bergerak baik kepada anak laki maupun anak perempuan di masa sekarang lebih dominan berstatus hak milik daripada hak pakai saja, sehingga tidak perlu dikembalikan ke dalam boedel warisan pada saat orang tua meninggal dunia.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File   : ZIP Archive (.zip),
Size                   : 2.15 MB (2,258,425 bytes),
Contains         :  Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.

Tinjauan Hukum Atas Penggunaan Lembaga Kepailitan Sebagai Sarana Penyelesaian Piutang Bank

  • Perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting didalam tatanan kehidupan masyarakat dibidang keuangan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang Undang no. 10 tahun 1998, tugas utamanya adalah memobilisasi dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan melaksanakan jasa transaksi lalu lintas keuangan . Diantara tiga tugas utama tersebut, salah satu yang terpenting adalah masalah pemberian kredit. Dalam melaksanakan management perkreditan , bank dituntut untuk dapat memahami unsur-unsur kredit, seperti masalah kepercayaan, waktu, degree of risk dan prestasi, di samping itu dalam penyalurannya harus memahami prisip dasar kredit, yaitu meyakini potensi debitor berdasarkan character, capacity, capital, condition of economic dan collateral dengan tujuan penyaluran kredit dapat dilakukan dengan benar, dimana pada saat memberikan kredit bank harus menganut prinsip kehati-hatian atau azas prudential, mengingat kesalahan dalam proses ini menyebabkan resiko kredit.
  • Proses kredit walaupun telah dilakukan dengan benar, kenyataannya bank tidak dapat terhindar dari adanya kredit macet, dimana penyelesaian masalah ini bisa dilakukan antara lain melalui hukum lembaga kepailitan. Lembaga ini selayaknya dilakukan oleh bank terutama dalam menyelesaikan kredit macet skala korporasi, dimana dalam pembiayaan pada segmen ini kedudukan bank seringkali lemah, terutama terkait dengan besarnya skala pembiayaan tapi di sisi lain penguasaan jaminan sangat lemah. Terhadap kondisi seperti ini lembaga kepailitan menjadi suatu pilihan yang strategic bagi perlindungan kepentingan bank sebagai kreditor. Lembaga kepailitan dapat menjadi sarana penagihan utang yang efektif karena secara prosedur lembaga kepailitan ini memiliki time frame yang lebih efisien, dan salah satu azasnya memberikan perlindungan yang baik bagi kedudukan kreditor..
  • Penulisan tesis ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dari berbagai langkah hukum yang dapat di lakukan oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit macetnya, lembaga kepailitan bisa menjadi pilihan yang lebih efektif dan efisien terhadap fasilitas kredit untuk segmen korporasi Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis tentang penggunaan lembaga kepailitan dalam penyelesaian piutang bank.
  • Hasil penelitian pada praktek dasar hukum penggunaan lembaga kepailitan sebagai media penyelesaian piutang Bank adalah ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata disamping UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan klasifikasi piutang Bank yang efektif dilakukan penyelesaian melalui lembaga kepailitan adalah terhadap piutang yang berasal dari kredit korporasi.Faktor penyebab keenganan bank dalam pemanfaatan Lembaga kepailitan ini adalah masih kurangnya pemahaman terhadap lembaga kepailitan masih minimnya pengadilan niaga yang ada di seluruh Indonesia, juga disebabkan oleh adanya ketentuan tentang penyelesaian piutang negara bank BUMN melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Manfaat lembaga kepailitan sehingga dapat dijadikan alternatif penyelesaian piutang bank adalah terjaminnya rasa keadilan terhadap hak-hak para kreditor dan debitor yang pailit.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File   : ZIP Archive (.zip),
Size                   : 1.72 MB (1,805,544 bytes),
Contains         :  Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.
 
 
 

Wednesday, 21 December 2011

Itsbat Nikah Dan Kaitannya Dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)

  • Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 7 ayat (2) KHI menentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak memiliki bukti pencatatan dapat diajukan itsbat nikah pada pengadilan agama yang disertai dengan persyaratan tertentu. Penulisan bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengajuan itsbat nikah yang dilakukan pada Pengadilan Agama Klas IA Medan, proses penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Klas IA Medan dan kendala yang dihadapi dan status anak yang lahir sebelum dilakukannya itsbat nikah.
  • Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis tentang pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Klas IA Medan.
  • Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan itsbat nikah dilakukan dengan alasan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-undang perkawinan, atau dapat juga dilakukan karena kehilangan akta nikah atau buku nikah, untuk pengurusan perceraiandan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan beberapa alasan lainnya.
  • Tata cara pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Klas IA Medan pengajuan permohonan, pengumuman melalui media masa dan pemeriksaan materi. Proses penetapanistbat nikah dilakukan setelah hakim pengadilan menerima permohonan dan melakukanpemeriksaan dan pertimbangan  hakim adalah tujuan dari permohonan untuk memperolehAkta Nikah dan lengkapnya persyaratan yang disertai dengan keterangan saksi, pernikahan yang dilakukan dapat dibuktikan dengan adanya wali nikah dan saksi, tidak ada larangankawin serta pernikahan memenuhi rukun nikah. Akibat hukum yang timbul adalah perkawinan yang diajukan pengesahan tersebut menjadi sah dapat dimintakan pencatatan dan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA). Demikian pula dengan status anak dalam perkawinan menjadi jelas sebagai anak yang sah. Pengesahan nikah dapat juga digabungkan dengan gugatan perceraian atau dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan yang cara penyelesaiannya diputus bersama-sama dalam satu putusan. Majelis hakim dalam memenuhi suatu permohonan itsbat nikah hendaknya melakukan penelusuran yang jelas mengenai alat bukti dan saksi yang diajukan pemohon agar terhindar dari kemungkinan dilakukannya penyelundupan hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab guna melegalkan perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan Kepada pemohon itsbat nikah agar dapat mengajukan permohonan yang lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditentukan guna menghindari keterlambatan proses penetapan pengesahan. Kepada pihak kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Medan agar dalam memberikan penjelasan tentang pengajuan itsbat nikah memberikan keterangan yang jelas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar mempermudah pemeriksaan dan permohonan tidak ditolak. Agar setiap perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (tidak dicatat) dapat diajukan itsbat nikah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak isteri dan anak mengenai statusnya dalam perkawinan.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File   : ZIP Archive (.zip),
Size                   : 1.66 MB (1,741,759 bytes),
Contains         :  Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.





Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Dengan Pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari PMNA/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996

Pemerintah melakukan intervensi dengan dikeluarkannya PMNA/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 8 Mei 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu. Salah satunya mengatur tentang KPR Sederhana yang tidak ada pembatasan waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dalam artian jangka waktu SKMHT tersebut dikecualikan. Kebiasaan pembuatan SKMHT yang tidak segera diikuti pembebanan hak tanggungan tidak memberi keamanan bagi kreditur karena dengan membuat SKMHT berarti hak tanggungan belum lahir sehingga kreditur belum memiliki hak preferent terhadap jaminan tersebut. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan kredit pemilikan rumah sederhana dengan pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ditinjau dari PMNA/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996, bagaimana fungsi dan kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Sederhana, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak bank dalam hal debitur wanprestasi, dan bank hanya sebagai pemegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan secara pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kredit pemilikan rumah sederhana yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.Dan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak Bank BTN Cabang Setiabudi Medan, Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan Notaris. Sedangkan analisis datanya menggunakan data kualitatif.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan KPR Sederhana di Bank BTN mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Peraturan tersebut mengatur tentang maksimal jumlah kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 8,15% per tahun, yang berlaku selama masa kredit, dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Dan untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, Bank BTN mengacu kepada PMNA/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 8 Mei 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File   : ZIP Archive (.zip),
Size                   : 1.66 MB (1,741,759 bytes),
Contains         :  Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.






Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak ada akibat hukumnya, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) membuat suatu lembaga pengakuan, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap si anak termasuk dalam hal ini kedudukan anak luar kawin yang diakui tersebut, namun permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut.
Penulisan bertujuan untuk menjelaskan Kriteria anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kedudukan anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Akibat hukum anak luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak mula’nah, dan (c) Anak syubhat. Anak luar kawin dalam KUHPerdata meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak sumbang, dan (c) Anak luar kawin yang lain.
Terdapat perbedaan kedudukan terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan, dalam KUHPerdata
anak luar kawin terbagi 2 (dua) yakni anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Apabila anak luar kawin tersebut telah diakui oleh ayah yang membenihkannya, maka kedudukan anak luar kawin tersebut akan sama dengan anak sah.
Akibat hukum anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila anak luar kawin tersebut telah diakui maka anak luar kawin tersebut berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak), dan perwalian dari ayah yang membenihkannya. Yang menjadi wali nikah bagi anak luar nikah adalah Wali Hakim.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.53 MB (1,610,961 bytes),
Contains    : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.





Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penerjemah Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Karya terjemahan merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Proses penerjemahan ini melibatkan pemegang hak cipta asli, penerjemah dan penerbit. Dalam proses penerjemahan itu banyak ditemukan masalah-masalah internal dan eksternal. Perlindungan hukum bagi seorang penerjemah dan buku terjemahannya juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Berkaitan dengan hal-hal yang diatas objek permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak penerjemah dalam perjanjian penerbitan buku, bagaimana tanggung jawab hukum penerjemah dalam menghadapi tuntutan ganti rugi dari pemegang hak cipta asli, bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh penerbit. Masalah-masalah tersebut akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriftif analisis, dengan analisis data secara kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak penerjemah dalam perjanjian penerbitan buku terjemahan yaitu dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh penerjemah dan penerbit, kesepakatan yang mereka buat dalam perjanjian itu mengontrol hak, tetapi juga menentukan spesifik tindakan dan kompensasi apa yang diperlukan untuk menikmati hak itu. Tanggung jawab hukum penerjemah dalam menghadapi tuntutan ganti rugi dari pemegang hak cipta asli tidak ada, jadi yang bertanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga adalah penerbit karena penerjemah hanya bertanggung jawab untuk menerjemahkan saja atau menerima royalty saja, sedangkan penerbit bertanggung jawab untuk mencetak, menerbitkan, dan memasarkan buku terjemahan, Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh penerbit dilakukan secara musyawarah mufakat dan jika tidak menghasilkan mufakat, kedua belah pihak setuju menyelesaikannya melalui pengadilan negeri. Dan berdasarkan UUHC No. 19 Tahun 2001 bisa melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.53 MB (1,610,961 bytes),
Contains  : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.


Perlindungan Terhadap Hak-Hak Isteri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada hakekatnya mengandung pengertian suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai sepasang suami istri untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya mengandung asas monogami, dimana satu orang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri, demikian pula sebaliknya. Perkawinan poligami merupakan suatu pengecualian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan wajib memenuhi sejumlah syarat, ketentuan dan prosedur hukum yang telah diterapkan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu pasal yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para istri yang dipoligami, yaitu dengan mengadakan suatu perjanjian tertulis pra perkawinan yang memuat dan mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri apabila melaksanakan perkawinan poligami. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi pengaturan perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan poligami yang telah dicatatkan, hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan bagi istri yang dipoligami dan juga akibat hukum yang timbul jika suami yang berpoligami melanggar perjanjian perkawinan tersebut.
Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak istri dalam perkawinan poligami yang dicatatkan dapat dilakukan melalui pembuatan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan. Akte perjanjian perkawinan tersebut bersifat akta autentik (notaril) yang terdiri dari beberapa pasal yang pada intinya berisikan hak-hak dan kewajiban seorang istri yang dipoligami terutama di bidang harta benda perkawinan, dan hak-hak lainnya yang berupa nafkah lahir batin yang wajib dipenuhi oleh suami yang berpoligami, termasuk larangan penggunaan kekerasan dalam perkawinan, hak-hak asuh anak bila terjadi perceraian. Akibat hukum apabila suami melanggar hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian sebelum perkawinan tersebut berlangsung, dapat diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak-hak bagi pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi yang telah disepakati kedua belah pihak yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut. Disamping itu pelanggaran perjanjian dapat pula dijadikan alas an oleh istri yang dipoligami untuk menuntut perceraian ke pengadilan Agama.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.50 MB (1,575,668 bytes),
Contains    : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.