Search Contents Of This Blog

Loading...

Wednesday, 30 November 2011

Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut juga UUPT 2007) pasal 1 angka 11 menyebutkan: Pengambilalihan (atau disebut juga akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil-alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir dan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung oleh pemegang saham, sebelum diputuskan melakukan akuisisi, terlebih dahulu harus diketahui tentang situasi dan kondisi dari perusahaan target yang akan diakuisisi atau disebut dengan due diligence, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan fakta material tentang kondisi suatu perusahaan guna menghindari resiko-resiko yang timbul dikemudian hari, dan akuisisi wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, hal ini untuk mencegah timbulnya kemungkinan terjadinya “monopoli” atau ‘monopsoni”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjuk KPPU selaku lembaga independen sebagai lembaga pengawas terhadap akusisi, pengawasan dimaksud dimulai sebelum akuisisi disahkan, dengan melaksanakan pra notifikasi dan post notifikasi. Akuisisi mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, setelah dilakukan Akta Pengambilalihan oleh Notaris. Yang menjadi permasalahan dalam Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ini, adalah bagaimana pengaturan akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah hambatan-hambatan hukum yang timbul dalam akuisisi perusahaan dan bagaimana solusi hukum dalam akuisisi perusahaan agar terhindar dari perbuatan monopoli.
Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan karena akuisisi di lakukan oleh dua belah pihak yang berkaitan dengan beberapa pihak yang berkepentingan, seperti stakeholder, masyarakat dan para kreditur, yang harus diperlakukan dengan adil. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) yakni mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, internet, dan sumber-sumber lain yang kemudian diseleksi data-data yang layak untuk mendukung penulisan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pra notifikasi sangat mempengaruhi layak tidaknya akuisisi dilaksanakan, dan untuk itu peningkatan kwalitas organ-organ di dalam KPPU juga kelanjutan penyempurnaan aturan dan peraturan berkaitan, menjadi kunci tercapainya tujuan akuisisi atau Pengambilalihan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.66 MB (1,750,129 bytes),
Contains      : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference

Similar Post on Catatan Kaki Si WaWakGung