Search Contents Of This Blog

Loading...

Saturday, 11 June 2011

Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

ABSTRAKSI TESIS
-Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menentukan jaminan hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.Walaupun kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat memberlakukan objek hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan terhadap debitur, tetapi dalam eksekusi hak tanggungan ada ketentuan penangguhan eksekusi karena objek hak tanggungan tersebut berstatus boedel pailit. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan terhadap debitur, kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam putusan kepailitan dan akibat hukum kepailitan debitur terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam eksekusi objek hak tanggungan.
-Dalam UU Kepailitan (UU nomor 37 Tahun 2004) yang dimaksud Kreditur Preferen hanya kreditur yang menurut Undang-Undang didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak previlege, pemegang hak retensi, sedangkan pemegang hak tanggungan diklasifikasikan sebagai kreditur separatis. Dengan adanya ketentuan masa tangguh (stay), pemegang hak tanggungan diberikan waktu selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit untuk mengeksekusi objek hak tanggungan yang dipegangnya, apabila tidak terlaksana maka kreditur pemegang hak tanggungan kehilangan hak preferensi-nya sehingga kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan tersebut menjadi kreditur konkuren, yang bersama-sama kreditur lainnya mendapat pelunasan piutangnya dari penjualan di muka umum terhadap aset debitur yang dinyatakan pailit.

Tesis, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : PDF,
Size                : 554 KB (568,307 bytes),
Contains      : 124 pages.



DownLoad

Similar Post on Catatan Kaki Si WaWakGung



0 comments :

Post a Comment